DODOKUMinsel–Bencana Alam yang terjadi di pesisir pantai Boulevard Amurang, Rabu lalu telah dikonfirmasi sebagai bencana alam skala nasional. Hal itu yang kemudian membawa Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M turun langsung meninjau lokasi bencana, Jumat (17/6).
Tidak hanya meninjau lokasi, Letjen TNI Suharyanto juga turut melihat kondisi para korban bencana yang telah mengungsi di sejumlah posko yang disediakan. Pada kesempatan itu juga Letjen TNI Suharyanto yang didampingi Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) menyerahkan secara simbolis bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp500 juta kepada pemerintah Kabupaten Minsel yang diterima langsung oleh Bupati FDW.
Disebutkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, bantuan tersebut diperuntukan untuk membantu percepatan penanganan darurat bencana abrasi pantai yang melanda dua kelurahan tersebut. Dia juga memastikan, warga yang kehilangan rumah akibat bencana tersebut akan direlokasi.
“Kita sudah berkoordinasi dengan BPN dan untuk lahan relokasi sementara disiapkan Kementerian BPN/ATR. Kita juga akan melihat langsung untuk memastikan tahap-tahap penanganan bencana ini berjalan sebagaimana mestinya,” sebut Kepala BNPB.
Letjen TNI Suharyanto menambahkan, berdasarakan update data sampai saat ini sudah ada 41 rumah yang terbawa air. “Juga dari hasil tinjau lapangan secara langsung, memang kondisinya masih belum aman. Tapi atas kesigapan dari pemerintah daerah aparat TNI-POLRI di sana sudah dijaga mudah-mudahan dalam masa tanggap darurat ini bisa teratasi,” harapnya.
Soal penyebab terjadinya bencana, sebut Kepala BNPB memang masih sementara diselidiki. “Jadi kami belum bisa pastikan ya, ini perlu kajian penelitian dari ahli, tapi dari Kementerian PMK nanti yang akan segera datang ke sini mencari penyebab yang pasti seperti apa,” pungkas Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Terpisah, Bupati FDW menyikapi perihal relokasi, pihaknya akan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bisa direlokasi. “Kita akan lakukan upaya persuasif dengan masyarakat yang terdampak. Artinya harus jalin komunikasi serta perjelas tentang resiko yang akan dialami masyarakat, supaya mereka sadar, dan mau mengikuti kemauan pemerintah untuk direlokasi,” tukas Bupati FDW.(***)
